Humanis & Persuasif
Mengutamakan pendekatan edukatif, komunikasi santun, dan pencegahan sebelum penindakan represif.
Legalitas Hukum
Setiap tindakan berpijak pada surat perintah tugas (SPT) resmi dan perundang-undangan Qanun daerah.
Profesionalitas
Petugas bertindak objektif tanpa diskriminasi, menjaga netralitas, serta melindungi hak-hak warga.
Akuntabilitas
Seluruh tahapan, barang bukti, dan pemeriksaan terdokumentasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Standar Prosedur Operasional Penertiban Ketertiban Umum
Berdasarkan PP No. 16/2018, Qanun Kota Banda Aceh No. 6/2018, dan Qanun No. 3/2007Regu patroli Satpol PP melakukan pemantauan wilayah secara mobile atau menerima laporan aduan masyarakat melalui kanal SILAPIS / Call Center mengenai adanya indikasi pelanggaran ketertiban umum (misal: PKL liar di trotoar, bangunan tanpa PBG, reklame tak berizin, atau hewan ternak berkeliaran).
Petugas memberikan himbauan dan teguran lisan di tempat secara sopan. Apabila pelanggaran masih berlanjut, diterbitkan Surat Peringatan (SP 1 dengan tempo 7x24 jam, disusul SP 2 tempo 3x24 jam, dan SP 3 tempo 1x24 jam) agar pemilik usaha / pelanggar menertibkan atau membongkar lapak secara mandiri.
Jika batas waktu SP 3 tidak diindahkan, tim gabungan Satpol PP didampingi aparat TNI/Polri dan perangkat gampong melakukan penertiban fisik secara terukur, pengamanan sarana dagang liar, pembongkaran lapak non-permanen, atau penangkapan hewan ternak. Petugas membacakan Surat Perintah Tugas resmi sebelum eksekusi.
Barang-barang atau sarana dagang yang ditertibkan diangkut menggunakan truk dalmas ke gudang penyimpanan Mako Satpol PP Kota Banda Aceh. Seluruh barang diinventarisir secara rinci dan dituangkan dalam Tanda Terima Barang Sitaan / Titipan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Pelanggar dipanggil ke Markas Komando untuk menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai agar tidak mengulangi perbuatannya, membayar denda pemulihan/tebusan ternak sesuai Qanun, atau dilimpahkan oleh PPNS ke Pengadilan Negeri untuk menjalani sidang Tipiring. Barang bukti dapat diambil kembali setelah kewajiban hukum dipenuhi.
Standar Prosedur Operasional Penindakan Pelanggaran Syariat Islam
Berdasarkan Qanun Aceh No. 11/2002, Qanun No. 7/2013 (Hukum Acara Jinayat), dan Qanun No. 6/2014Petugas Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin atau menindaklanjuti laporan aduan masyarakat/keuchik/aparatur gampong terhadap dugaan jarimah (seperti Khalwat, Ikhtilath, Khamar, Maisir, atau pelanggaran Shalat Jumat dan Busana Muslim).
Petugas WH mendatangi TKP, memeriksa kartu identitas (KTP/KTM), mengamankan terduga pelaku secara sopan dan terhormat guna mencegah aksi main hakim sendiri oleh massa warga, serta menyita barang bukti yang terkait langsung dengan pelanggaran.
Terduga pelanggar dimintai keterangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP & WH di ruang pemeriksaan. Tim melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut masuk kategori pelanggaran ringan (pembinaan non-yustisial) atau jarimah berat yang memenuhi unsur tindak pidana Qanun Jinayat.
A. Jalur Pembinaan Non-Yustisial (Pelanggaran Ringan/Pemula): Pemanggilan orang tua/wali/suami-istri, pembinaan konseling agama oleh Da'i Perkotaan, penandatanganan surat pernyataan tobat dan tidak mengulangi perbuatan.
B. Jalur Pro-Justitia (Jarimah Terbukti / Berulang): Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), penyusunan BAP Pidana oleh PPNS, dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri).
Untuk kasus pro-justitia, berkas perkara dan tersangka dilimpahkan (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk disidangkan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah hingga keluarnya putusan vonis 'Uqubat cambuk/denda/penjara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Punya Pertanyaan Terkait Prosedur atau Ingin Melapor?
Hubungi Markas Komando Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui layanan cepat tanggap 24 Jam.