Regulasi Tidak Ditemukan
Tidak ada aturan ketertiban yang cocok dengan kata kunci pencarian Anda.
Zonasi Lokasi Berjualan PKL
Penetapan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib berdasarkan izin dan zonasi resmi Walikota. Larangan keras menggelar dagangan di trotoar jalan protokol, jembatan, taman kota, jalur hijau, dan area yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas kota.
Sosialisasi zonasi, teguran simpatik hingga SP3, penertiban lapak yang melanggar, dan fasilitasi relokasi ke pasar terpadu.
Kebersihan & Lapak Non-Permanen PKL
Setiap PKL yang diizinkan beroperasi wajib menggunakan sarana dagang yang mudah dipindahkan (non-permanen), dilarang meninggalkan gerobak/meja di lokasi setelah jam operasional berakhir, serta wajib membersihkan sisa sampah di sekeliling lapak.
Pembersihan sarana dagang yang ditinggal di trotoar/badan jalan, pengangkutan ke gudang Mako, serta sanksi denda kebersihan.
Tertib Jalan, Jembatan & Trotoar
Larangan mendirikan bangunan/kios liar, memasang penghalang jalan tanpa izin (portal liar), menumpuk material proyek di badan jalan, atau memanfaatkan trotoar pejalan kaki sebagai area parkir dan bengkel kendaraan.
Operasi penertiban ruang jalan, pembongkaran pembatas ilegal, penggembokan / pengangkutan barang bukti penghambat lalu lintas.
Tertib Jalur Hijau, Taman & RTH
Larangan merusak tanaman kota, menebang pohon peneduh tanpa izin instansi berwenang, mendirikan tenda komersial di median jalan, serta membuang limbah atau sampah pada taman publik dan sempadan sungai.
Patroli rutin pengawasan RTH, teguran penghentian perusakan, denda administratif pemulihan, dan koordinasi dengan DLHK3.
Tertib Usaha, Izin & Reklame
Kewajiban memiliki izin usaha resmi dan izin reklame daerah. Larangan memasang spanduk/banner dengan memaku pohon peneduh jalan, memasang iklan di tiang penerangan jalan, serta larangan beroperasi melebihi batas jam malam yang ditentukan.
Penurunan paksa reklame tak berizin/kadaluarsa, penyegelan tempat usaha tanpa legalitas izin, dan sidang tipiring denda pajak reklame.
Tertib Pemeliharaan Ternak
Larangan melepaskan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing) berkeliaran bebas di jalan raya, kawasan permukiman padat, dan pusat kota yang membahayakan keselamatan pengguna jalan serta merusak taman kota.
Operasi penangkapan dan pengandangan hewan ternak ke penampungan resmi Satpol PP, pengenaan denda tebusan per ekor per hari sesuai Qanun daerah.
Tertib Sosial & Gepeng
Larangan mengemis, menggelandang, dan mengamen di persimpangan jalan berlampu merah (traffic light). Larangan keras bagi oknum atau sindikat yang mengoordinir dan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk meminta-minta di ruang publik.
Razia gabungan penjangkauan di simpang protokol, pembinaan identitas di Mako Satpol PP, dan penyerahan ke Dinas Sosial untuk rehabilitasi.
Tertib Bangunan & Sempadan Jalan
Kewajiban mendirikan bangunan sesuai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mematuhi Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Sungai (GSS), serta larangan menutup saluran parit/drainase publik tanpa grill kontrol pembersihan.
Penghentian pekerjaan konstruksi tak berizin, penempelan stiker segel peringatan pelanggaran, serta eksekusi pembongkaran bersama dinas PUPR.
Pencegahan Praktik Asusila & Pekat
Larangan menyediakan tempat tinggal, kamar kos, wisma, hotel, kafe, salon, atau tempat rekreasi sebagai sarana prostitusi, kumpul kebo, konsumsi miras/narkoba, serta aktivitas yang melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan syariat Islam.
Penggerebekan gabungan, penertiban tempat usaha, penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun Jinayat, serta rekomendasi penutupan tempat usaha.
Landasan Hukum & Qanun Kota Banda Aceh
Landasan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum dan menata pedagang kaki lima di wilayah Kota Banda Aceh:
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Regulasi komprehensif yang mengatur norma ketertiban di ruang publik, jalan, jalur hijau, tempat usaha, periklanan, kebersihan lingkungan, pemeliharaan hewan ternak, hingga pencegahan penyakit masyarakat dan tindakan asusila di Kota Banda Aceh.
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Payung hukum pembinaan sektor informal kota yang menetapkan zonasi lokasi berjualan PKL yang diperbolehkan dan dilarang, standarisasi perlengkapan dagang non-permanen, kewajiban sanitasi higienis, serta tata cara penertiban pelanggaran trotoar.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Memberikan mandat konstitusional bagi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda/Perkada untuk melakukan patroli pengawasan, pengamanan aset pemerintah daerah, serta tindakan penertiban non-yustisial secara humanis dan berwibawa.