•
•
•
DASAR PEMBENTUKAN
Dasar Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pengawal Peraturan Daerah, Penjaga Ketenteraman dan Ketertiban UmumLatar Belakang & Sejarah Singkat
Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi perjuangan rakyat dalam menegakkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Di Kota Banda Aceh, Satpol PP berkedudukan sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan Peraturan Daerah (Qanun Kota Banda Aceh).
Landasan Yuridis & Peraturan Pembentukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan DaerahPasal 255 dan Pasal 256 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong PrajaMengatur secara komprehensif susunan organisasi, kedudukan, fungsi, kewenangan teknis operasional penertiban, standar sarana prasarana, serta tata cara pelaksanaan tindakan penertiban non-yudisial.
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banda AcehMenetapkan penggabungan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai satu Badan/Dinas Perangkat Daerah Tipe A yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
Peraturan Walikota Banda Aceh tentang SOTK Satpol PP & WH
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & FungsiMenjadi pedoman teknis operasional harian seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional Pol PP, dan staf operasional dalam menjalankan tugas ketenteraman dan ketertiban umum di 9 kecamatan Kota Banda Aceh.
Dasar Pembentukan Wilayatul Hisbah (WH)
Pengawal Syariat Islam, Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Kota Banda AcehStatus Otonomi Khusus & Syariat Islam di Aceh
Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga pengawasan syariat Islam yang berakar dari tradisi peradaban Islam klasik (Al-Hisbah), yang dihidupkan kembali sebagai salah satu amanat keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh pasca pemberlakuan syariat Islam secara kaffah.
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bertugas melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, serta penegakan Qanun Jinayat dan regulasi Syariat Islam secara persuasif, edukatif, dan humanis bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Landasan Yuridis & Qanun Pembentukan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa AcehLandasan konstitusional pertama yang mengakui otonomi istimewa Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, peradatan, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)Pasal 244 dan Pasal 245 UUPA menegaskan secara eksplisit keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh sebagai instrumen resmi penegak Qanun dan Qanun Syariat Islam.
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 & Qanun No. 6 Tahun 2014
Hukum Jinayat & Pelaksanaan Syariat IslamMemberikan mandat kewenangan yuridis formal kepada petugas Wilayatul Hisbah untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap norma syariat (khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, dan pelecehan seksual).
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2016
Sinergi Terpadu Pol PP & WH Kota Banda AcehMenyatukan struktur operasional Wilayatul Hisbah ke dalam Bidang Penegakan Syariat Islam pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk koordinasi taktis lapangan yang solid.
Dasar Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Garda Terdepan Mitigasi Bencana, Pengamanan Pemilu, dan Ketenteraman Lingkungan GampongEvolusi Hansip Menjadi Satuan Linmas
Satuan Perlindungan Masyarakat berakar dari organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) yang dibentuk sejak masa revolusi kemerdekaan. Dalam era otonomi daerah modern, Hansip bertransformasi menjadi Satuan Linmas yang difokuskan pada penanggulangan bencana, ketenteraman lingkungan, serta pengamanan ketertiban umum di tingkat desa/gampong.
Di Kota Banda Aceh, pembinaan teknis dan mobilisasi Satuan Linmas di seluruh gampong berada di bawah pembinaan langsung Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
Landasan Yuridis & Regulasi Pembentukan Linmas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan DasarMenempatkan sub-urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib bagi pemerintah kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta LinmasRegulasi induk nasional yang mengatur tata cara rekrutmen, hak, kewajiban, pakaian dinas, kartu tanda anggota, serta mekanisme pengerahan anggota Linmas gampong.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan MasyarakatMengatur peran vital Linmas dalam membantu penanganan ketenteraman lingkungan, penanggulangan bencana alam, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pengamanan TPS Pemilu/Pilkada.
Keputusan & Kebijakan Walikota Banda Aceh
Penetapan & Pembinaan Linmas GampongPemberdayaan dan pelatihan terpadu anggota Linmas yang tersebar di 90 Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Keuchik dan aparat gampong setempat.
Pelajari Tugas Pokok & Fungsi Satuan
Ketahui lebih lanjut mengenai tugas pokok, wewenang, hak, dan kewajiban operasional aparat Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Linmas Kota Banda Aceh.