Dalih Tak Ada Kabel Listrik : Satpol PP dan WH Minta Pelaku Usaha di Lamnyong Lebih Kooperatif

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh kembali melakukan pengawasan rutin pelaksanaan penegakan Syaiat Islam terhadap salah satu tempat pelaku usaha di kawasan tanggul sungai Lamnyong yang membandel (Selasa, 03-11-2026 : 21:53 WIB).

Dalam pemeriksaan di lapangan, pemilik usaha berdalih belum memiliki kabel listrik untuk memasang lampu penerangan di lokasi usahanya. Alasan tersebut disampaikan pelaku usaha sebagai pembenaran atas kondisi tempat usahanya yang dibiarkan gelap, padahal sebelumnya petugas telah berulang kali memberikan teguran agar area tersebut diterangi untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam.

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal, S.STP, M.Si melalui Fadhli M.Nur selaku Danki Pol WH menegaskan bahwa alasan yang disampaikan pelaku usaha tidak dapat diterima. Pihaknya menilai, pembiaran lokasi usaha yang gelap secara tidak langsung dapat memfasilitasi terjadinya pelanggaran syariat, seperti perbuatan khalwat atau tindakan asusila lainnya.

"Kami sudah berulang kali memberikan imbauan dan teguran tertulis. Beberapa pelaku usaha lain dilokasi sudah patuh, namun yang satu ini sangat membandel dan selalu beralasan belum ada kabel listrik atau kendala teknis lainnya adalah dalih yang tidak masuk akal. Kami tidak akan lagi menoleransi sikap pelaku usaha yang tidak kooperatif," tegas Danki di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, petugas kembali memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha terkait. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan alat usaha hingga penutupan paksa apabila pelaku usaha masih tetap mengabaikan aturan dan kembali memberikan alasan yang sama di kemudian hari.

Pengawasan secara rutin ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan penerapan Syariat Islam berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah kota, terutama di titik-titik yang rawan disalahgunakan.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan memastikan kondisi tempat usaha tidak menjadi sarana terjadinya pelanggaran syariat.